Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon berharap tidak ada pembatasan saksi pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurutnya, untuk mencari keadilan nasional diperlukan banyak saksi.

"Apalagi ini soal masa depan bangsa dan kepemimpinan nasional memang kita perlu memikirkan lebih banyak lagi saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi jangan terlalu dibatasi dengan jumlahnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Fadli sadar jika tidak dibatasi sidang akan berlangsung hingga larut malam. Tapi semua itu, lanjutnya, bisa diatasi jika para saksi menyampaikan kesaksian dengan efisien.

"Jadi harusnya tidak dibatasi, tapi lebih efisien saja dalam menyampaikan kesaksian," sambungnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyoroti waktu sidang di MK. Menurut dia, patut dipertimbangkan juga untuk menambah waktu sidang sengketa pilpres dengan merevisi undang-undang yang mengatur waktu sidang di MK.

"Jadi waktu ini mungkin ke depan perlu juga ada pemikiran untuk menambah waktu dengan merevisi UU-nya. Mungkin Minggu atau 14 hari tapi misalnya 21 hari dan sebagainya karena itu terlalu cepat untuk sebuah pilpres kalau ada sengketa," ucapnya.

Sebelumnya, sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah dibuka hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan lalu. Mulai hari Rabu (19/6), agenda sidang masuk pemeriksaan saksi.

Kabag Humas Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, mengatakan sesuai hasil rapat permusyawaratan hakim (RPH), jumlah saksi dibatasi 15 saksi dan 2 ahli.

"Sesuai RPH demikian jumlahnya," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (17/6).

Namun demikian, kata Fajar, bila ingin mengajukan saksi tambahan dimungkinkan berkoordinasi ke majelis hakim. Nantinya, sesuai dinamika persidangan, hakim akan memutus usulan penambahan dibolehkan atau tidak.

"Jadi tergantung majelis kalau mau ada penambahan," terang Fajar.