Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bersikukuh persoalan pelanggaran HAM yang disebut-sebut pernah dilakukan calon presiden (capres) Prabowo Subianto merupakan isu basi jelang Pilpres 9 Juli nanti. Menurutnya, isu tersebut merupakan pesanan lawan politik Gerindra guna menjatuhkan Prabowo.

"Semakin nyata ini isu pesanan. Jangan dipenggal-penggal atau dipotong-potong jadi alat politik. Ini yang saya khawatirkan," ungkap Fadli di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (8/5).

Menurut Fadi, saat Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009, isu HAM tersebut tidak mencuat. Kenapa sekarang mencuat lagi?

"(Isu HAM Prabowo) kepanikan lawan politik, karena Pak Prabowo tidak korupsi. Isu HAM ini untuk menutupi isu korupsi, penjualan aset dan lainnya," ujarnya.

Di sisi lain, ketika disinggung perihal Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang menolak penuhi panggilan Komnas HAM, Fadli pun setuju. Sebab, menurutnya masalah ini hanya isu yang sudah usang.

"Kalau saya jadi Kivlan Zein tidak akan datang (panggilan Komnas HAM)," pungkasnya sambil meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Kivlan Zen menegaskan tak akan memenuhi panggilan Komnas HAM. Bekas anak buah Prabowo Subianto hanya mau bersaksi jika ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

"Enggak penuhi, enggak perlu saya diseret-seret. Komnas HAM enggak punya hak memanggil, bukan penyidik. Kalau jaksa agung panggil saya datang. Komnas HAM, saya enggak akan datang," tegas Kivlan kepada merdeka.com, Kamis (8/5).

Kivlan menilai langkah Komnas HAM memanggilnya untuk penculikan 13 aktivis tidak akan menyelesaikan persoalan bangsa. Dia mendorong agar sejumlah pelanggaran HAM masa lalu seperti pembantaian PKI, kasus PRRI/Permesta, peristiwa Talangsari, DI/TII dan Poso diungkap.

"Saya mau menyeluruh. Mari kita bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, selesaikan semua bersama-sama, baru saya mau bersaksi," kata Kivlan.