Fadli Zon: DPR undang KPK & Kejagung soal laporan korupsi Jokowi
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan Rachmawati Soekarnoputri dan sejumlah tokoh serta aktivis ke lembaga legislatif itu.
"Kita akan undang komisioner KPK dan Jaksa Agung dalam sebuah pertemuan yang akan dilakukan secara terbuka kepada publik," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Padang Panjang, Minggu (12/10). Demikian dikutip antara.
Dia mengatakan, undangan kepada KPK guna meminta klarifikasi soal penanganan kasus-kasus dugaan korupsi Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan Rachmawati dan kawan-kawan.
"Kita akan undang dalam minggu ini untuk membicarakan kenapa kasus tersebut tidak ditindaklanjuti setelah ada laporan dari Rachmawati Soekarnoputri," katanya.
Laporan Rachmawati Soekarnoputri itu, berupa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Trans Jakarta dan rekening di luar negeri.
Putri Bung Karno yang juga politisi Rachmawati Soekarnoputri melaporkan Jokowi ke DPR RI, Kamis sore (9/10). Laporan tersebut diterima langsung oleh Fadli Zon.
"Laporan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan saya yang menerima langsung dan akan kita bahas," katanya.
Dalam kesempatan itu, Rachmawati dan rombongan meminta agar pelantikan Jokowi sebagai presiden ditunda, mengingat ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang terkait dengan Jokowi.
Mereka juga mendesak agar kasus-kasus segera diproses dan menyerahkan sejumlah dokumen yang berkenaan dengan beragam dugaan korupsi yang juga diduga dilakukan Jokowi.
Terkait permintaan penundaan pelantikan presiden terpilih Jokowi kata Fadli zon, anggota DPR RI dari Koalisi Merah Putih tidak ada niat sedikitpun karena akan bisa memancing ketidakpastian dan menimbulkan fitnah.
"Untuk apa kita lakukan penundaan, tidak ada gunanya," kata Fadli Zon.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca Selengkapnya