Merdeka.com - Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan program andalannya dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, belum diketahui kedua program tersebut apakah menggunakan anggaran APBN ataupun CSR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pihaknya akan segera mengkaji kedua program andalan Presiden Jokowi itu. Ia tidak mau program yang diunggulkan tersebut menjadi kebijakan yang hanya sekadar pencitraan dan jauh dari azas legalitas.

"Kita tentu akan melihat sejauh mana. Kalau ada pelanggaran kita ingatkan kepada pemerintah agar tidak melanggar aturan," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, DPR akan mempelajari program pemerintah KIS dan KIP itu apakah menggunakan dana APBN atau CSR dari perusahaan. Bila dari APBN, tentu hal tersebut menyalahi aturan karena kedua program tersebut belum dianggarkan.

"Ini kita pelajari, jangan sampai membohongi masyarakat. Kita akan pelajari, program ini menggunakan dana apa. Kalau menggunakan dana BPJS disulap KJS, ini berarti membohongi rakyat," jelasnya.

Namun, kata Fadli, jika KIS dan KIP menggunakan dana CSR perusahaan, maka juga harus dilihat prosedurnya. Terlebih, kedua program tersebut menyangkut kepentingan nasional dan tentunya harus menggunakan alokasi APBN.

"Saya kira harus dilihat betul. Kalau dilihat BUMN apakah melanggar atau tidak. Dijelaskan kepada rakyat, supaya tidak ada overlap. CSR sudah diatur, jangan mengakali. Harus dijelaskan," tandasnya.