Fadli sebut Novanto jadi ketua DPR sampai ada kekuatan hukum tetap

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan tidak ada perubahan komposisi pimpinan pasca KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Novanto akan tetap menjabat sebagai Ketua DPR karena kasusnya belum berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan itu disampaikan setelah pimpinan DPR menggelar rapat bersama Badan Keahlian. Rapat itu digelar untuk menyamakan persepsi terkait aturan hukum pergantian ketua DPR usai Novanto ditetapkan tersangka.

"Persoalan pimpinan, sejauh tidak ada perubahan dari partai atau fraksi maka tidak akan ada perubahan dalam konfigurasi kepemimpinan DPR. Disimpulkan, kepemimpinan akan tetap seperti ini," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).

Di lokasi sama, Ketua Badan Keahlian DPR Jhonson Rajagukguk menjelaskan, ketentuan pemberhentian Ketua DPR sesuai UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Berdasarkan, pasal 87 UU MD3 disebutkan, pimpinan DPR diberhentikan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan sesuai permintaan partai.

Kemudian di pasal 82 disebutkan pemberhentian pimpinan DPR bisa dilakukan apabila telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Kalau pimpinan DPR tersangkut hukum pasal 82 ayat 2 huruf C pemberhentian bisa dilakukan manakala ada putusan hukum inkrah. Yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun. Karena masih tersangka maka tidak ada pengaruh terhadap kedudukan Novanto selaku Ketua DPR," pungkasnya.