Merdeka.com - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai konsolidasi internal pemerintahan masih bermasalah. Koordinasi di antara menteri kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Hal ini menjadi salah satu evaluasi satu tahun periode kedua Presiden Joko Widodo.

"Konsolidasi internal pemerintahan sempat ada persoalan ketika koordinasi antar kabinet tumpang tindih, bahkan beberapa kali terjadi miskomunikasi," ujar politikus yang akrab disapa Awiek, Senin (19/10).

Menurutnya pada sektor ekonomi perlu perhatian lebih karena ancaman resesi akibat Covid-19. Awiek menilai perlu diantisipasi.

"Pada sektor ekonomi perlu mendapat perhatian serius apalagi sekarang di ambang ancaman resesi akibat Covid-19. Memang ini gejala global yang juga terjadi di negara-negara lain, tapi setidaknya Indonesia memiliki antisipasi sendiri yang tidak sama dengan negara-negara lain," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Sementara dalam bidang hukum juga masih ada tantangan. Dia mencontohkan, kasus Djoko Tjandra mencoreng institusi penegak hukum karena melibatkan aparat kejaksaan.

"Dalam bidang hukum memang masih ada tantangan penegakan supremasi hukum. Kasus Djoko Tjandra yang melibatkan aparat kejaksaan dan kepolisian telah mencoreng institusi penegak hukum," ucapnya.

Awiek menilai, dalam setahun terakhir ini stabilitas politik sudah baik. Sehingga Presiden dapat menjalankan pemerintahan lebih lancar.

"Stabilitas politik sudah bagus yakni dengan berhasilnya konsolidasi politik sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar," ucapnya.

Jokowi sempat beberapa kali menegur para menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Juni lalu, Jokowi marah melihat kinerja menteri yang belum optimal menangani masalah Covid-19. Masalah penyerapan anggaran, kesadaran memahami situasi krisis serta lambatnya penanganan Covid-19 disorot oleh Jokowi kala itu.

Kemudian, Jokowi kembali menegur para menterinya lantaran kampanye menggunakan masker belum terlaksana dengan baik. Menurutnya, kedisiplinan masyarakat adalah kunci penanganan Covid-19.

Teguran Jokowi itu disampaikan saat ratas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/8) lalu.