Merdeka.com - Belakang Sekretaris Kabinet Dipo Alam kerap muncul di media dan berbicara soal kasus korupsi. Menurut anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari, saat ini tren pemberantasan korupsi ala pemerintah masuk babak baru.

Tren yang dimaksud Eva yakni perang terhadap korupsi hanya sebatas wacana di media, tanpa adanya proses hukum lebih lanjut.

"Saya menyesalkan program pemberantasan korupsi hanya sebatas wacana sebagaimana ditunjukkan oleh pihak pemerintah. Seperti menteri BUMN dan Seskab Dipo Alam," kata Eva dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (13/11).

Menurut Eva, cara Dahlan dan Dipo yang hanya mengumbar pernyataan di media, tidak akan berbuah manis untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Harusnya, mereka berdua sama-sama menempuh jalur hukum untuk menjerat para pelaku yang diduga koruptor.

Dahlan menuding sejumlah oknum anggota DPR memeras BUMN. Sedangkan Dipo yang menyebut salah satu ketua fraksi partai politik ikut menikmati korupsi dana APBN.

"Baik pencegahan maupun penindakan tipikor, hanya akan efektif jika ada penuntutan hukum terhadap pelaku," kata Eva.

Eva menyebut apa yang dilakukan kedua eksekutif tersebut, ibarat memperkeruh kolam ikan, tetapi berenangan tidak terpancing.

"Saya mendorong Pak DI dan DA melakukan upaya konkret yang produktif, bagi percepatan pemberantasan tipikor dengan melaporkan oknum-oknum pelaku ke KPK," terangnya.