Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan menanggapi perihal penunjukan Jenderal kepolisian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur pada Pilkada 2018. Dia menyerahkan seluruhnya kepada keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Iya nunggu siapa yang diusulkan itu aja. Tapi nanti yang memutuskan dari Istana. Belum tentu yang diusulkan diputuskan," ujar Tjahjo di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Tjahjo menyebut surat usulan itu sudah diserahkan ke Kemenko Polhukam dan juga sudah dikirim ke Istana. Maka dari itu, dia tidak mau memberikan komentar terkait hal ini.

"Sudah ke Menko Polhukam juga udah," kata Tjahjo.

Sebelumnya, nama dua Jenderal bintang dua Polri diajukan sebagai Penjabat sementara Gubernur. Asops Kapolri Irjen M Iriawan diajukan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Serta, Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin, diajukan sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara. Belakangan, ada satu jenderal yang diajukan akan mengisi Pj Gubernur Papua.

Presiden Jokowi telah angkat suara terkait hal ini. Dia merasa heran lantaran persoalan ini menjadi perdebatan. Padahal, kata dia, usulan dua nama itu belum tentu sampai kepada dirinya.

"Karena banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, penunjukan perwira tinggi Polri menjadi Pj kepala daerah sebetulnya bukan hal baru. Sebelumnya sudah ada sejumlah pati Polri yang menjadi Pj Gubernur namun tidak memicu kegaduhan.

"Yang dulu-dulu enggak ada masalah, dulu banyak lho, yang dari TNI ada, Polri ada, biasa saja. Kenapa sekarang ramai? itu saja pertanyaan saya," sambungnya.

Jokowi berharap, polemik penunjukan Pj Gubernur Jabar dan Sumut tidak diperpanjang. Mengingat sisa masa jabatan kedua kepala daerah itu masih sampai Juni 2018. Jokowi merasa masih punya waktu untuk memilih calon Pj yang tepat.

"Masih lama sekali kan," kata dia.