Merdeka.com - Empat kader Partai Golkar terseret kasus korupsi dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, anggota DPR RI dan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, serta Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Melihat hal ini, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Golkar sudah terbiasa menghadapi masalah korupsi. Tidak aneh jika ada beberapa kader Golkar tertangkap dalam rentang waktu yang berdekatan.

"Golkar sudah terbiasa menghadapi persoalan korupsi. Bahkan ketum dan sekjen Golkar di kepemimpinan sebelumnya ditangkap KPK. Jika saat ini, ada beberapa tokoh Golkar yang ditangkap KPK dan Kejaksaan itu hal yang tak aneh," ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (21/10).

Menurut Ujang, citra partai beringin itu bisa tercoreng karena kasus yang menjerat rentetan kader Golkar. Jika sudah demikian, tentu berdampak pada elektabilitas partai.

"Soal citra memang bisa saja tercoreng. Dan soal elektabilitas Golkar kita lihat saja ke depan. Bisa naik dan bisa juga turun," kata Ujang

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengatakan, soal suara di Pemilu Golkar sudah imun dari kasus korupsi. Misalnya menjelang Pemilu 2014 kader Golkar tertangkap kasus di KPK, namun hasil Pemilu tetap di papan atas. Pada 2019 juga terjadi hal serupa. Bahkan ketua umum Golkar ketika itu, Setya Novanto yang tersangkut korupsi di KPK. Namun Golkar bisa menjadi runner-up di Pemilu 2019.

Menurut Ujang, Golkar sudah terbiasa menghadapi kasus korupsi. Meski diakui berdampak terhadap persepsi negatif publik kepada Golkar.

"Golkar itu sudah imun terhadap persoalan korupsi," kata Ujang.

"Soal korupsi memang berdampak pada persepsi negatif rakyat pada Golkar. Namun Golkar sudah biasa dalam menghadapinya," imbuhnya.

Ujang mengatakan, sistem di internal Golkar sama dengan partai lain. Partai dikuasai pemilik kapital. Sehingga pejabat akan mencari kapital. Akibatnya partai bisa tutup mata kasus korupsi yang menerpa kadernya.

"Sistem di internal semua partai sama. Partai dikuasi oleh para pemilik capital. Jadi pasti ketika jadi pejabatpun akan cari capital itu juga. Bahkan mungkin semua partai sama, menutup mata terkait persoalan korupsi yang menerpa kadernya," ujarnya.