Elite PAN Rasakan Arus Besar Perubahan Karena Ketidakadilan Rezim Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo merasakan arus yang ingin perubahan di negeri ini semakin besar. Hal itu terjadi karena pemerintah Jokowi-JK dianggap tidak mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Dradjad menyaksikan sendiri besarnya arus perubahan saat konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (17/12) lalu. Dia hadir memenuhi undangan bersama partai koalisi Prabowo-Sandiaga lainnya.
Dia menjelaskan, tempat duduk di SICC penuh dengan para kader dan simpatisan pendukung Prabowo-Sandi. Mereka bernyanyi bersama membuat seisi ruangan gegap gempita. Tempat duduk berkapasitas 11 ribu orang penuh. Ditambah orang-orang yang duduk di lantai dan berdiri sekitar panggung.
"Yang membludak di luar gedung amat sangat banyak sekali. Saya juga merekam dan men-zoom tokoh-tokoh nasional yang hadir," jelas Dradjad saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/12).
Dia melihat semangat dan militansi luar biasa terjadi di sana demi adanya perubahan untuk melawan ketidakadilan. Apalagi, kata dia, acara ini diadakan setelah reuni 212 yang dihadiri jutaan jemaah tersebut.
"Artinya memang ada arus besar perubahan di masyarakat," kata dia.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan betul kepada penyelenggara pemilu dan aparat keamanan wajib untuk menjaga kenetralan. Jangan sampai berbuat tidak adil.
Apalagi, lanjut dia, sekarang ini banyak elemen masyarakat yang merasa dizolimi, diperlakukan tidak adil oleh berbagai organ kekuasaan. Sebagai contoh, kata Dradjad, banyak kriminalisasi hukum kepada para ulama dan pengkritik rezim pemerintah.
"Dalam sejarah umat manusia, semua perubahan besar, bahkan revolusi, sering berawal dari perlawanan terhadap ketidakadilan," tutup Dradjad.
Berikut euforia saat konferensi nasional Gerindra di SICC yang dihadiri oleh sejumlah petinggi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga:
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya