Eks Ketua DPC Bolmut Ungkap Peserta KLB Demokrat Bukan Dihadiri Pemilik Suara Sah

Merdeka.com - Salah satu peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara, Rahman Dontili mengaku telah menerima uang Rp 100 juta berkat mengikuti acara tersebut. Rahman merupakan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara.

"Saya memang menerima uang Rp 100 juta, tapi bukan berarti saya harus diam ketika melihat ketidakbenaran ini. Saya menerima Rp 100 juta tapi tidak bisa diam, sehingga segera balik dari sana saya coba menghubungi DPP dan melaporkan karena masih mencintai Partai Demokrat ini," kata Rahman dalam sebuah video diputar pada acara konferensi pers digelar DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Jumat (12/3).

Dia mengaku menginap dua malam di Jakarta sebelum bertandang ke lokasi acara. Kemudian pada tanggal 4 Maret atau sehari sebelum acara, dia telah berada di lokasi. Acara yang mestinya merupakan hajat internal partai itu, kata Rahman, justru dihadiri oleh sembarang orang.

"Saya melihat yang hadir pada saat itu memang bukan pemilik suara yang sah, yang saya kenal itu cuma ada beberapa orang yang memang ketua DPC karena saya ini adalah kader juga yang sudah hampir 11 tahun," ujar Rahman.

Sebagai kader yang sudah cukup lama malang melintang di acara-acara Partai Demokrat, Rahman menekankan cukup familier dengan para ketua DPC dari daerah lain. Namun dalam KLB itu, ujar dia, jarang ada muka yang dikenalnya.

"Tapi pada saat acara itu, saya dalam hati saya bertanya ini bukan pemilik sah ini. Tapi memang ruangan full karena kami itu disiapkan jaket, tas, semua disiapkan panitia. Siapa yang masuk ke dalam dapat," katanya.

Oleh karena itu, Rahman melihat bahwa KLB itu tidak sah. Dia menyebut KLB itu ilegal.

"Karena Pasal 81 (AD/ART Demokrat) tidak terpenuhi. Ya seperti sudah beredar, yaitu 2/3 pemilik suara sahnya PD, 1/2 DPC dan juga mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Sehingga saya melihat KLB di Deli Serdang itu ilegal," pungkas Rahman.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com