Merdeka.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menganggap tawaran perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) di jabatan sipil merusak institusi TNI. Ia mengatakan, ranah sipil dan militer jelas dipisahkan sehingga tidak menimbulkan dwifungsi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Dalam satu diskusi di kantor sekretariat nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, bekas Ketua Komisi I DPR ini menyayangkan adanya usulan tentara aktif masuk ke ranah sipil. Menurutnya, tindakan seperti itu sama halnya merusak institusi TNI secara sistematik.

"Kalau punya pikiran menarik TNI masuk ke sipil bukan saja khianati reformasi tapi dia bekerja secara sistematik hancurkan institusi TNI," kata Mahfudz, Selasa (5/3).

Dia menegaskan, kendati pemerintah saat ini menawarkan sejumlah jabatan kepada sejumlah perwira aktif, tawaran itu tidak akan diambil dengan landasan sumpah setia jabatan tentara sebagai alat pertahanan negara.

Apalagi, imbuh Mahfudz, tentara sejatinya tidak dipersiapkan sebagai aparatur sipil melainkan aparatur pertahanan negara.

"Saya sangat tidak yakin para perwira bersedia menerima itu karena itu akan menggerus jati diri dan karakter mereka sebagai jati diri TNI. Mereka tidak disiapkan untuk aparatur sipil, mereka disiapkan untuk pertahanan negara," tandasnya.

Sebelumnya, isu TNI masuk lembaga sipil dan menjadi dwifungsi kembali merebak setelah Presiden Jokowi mengumumkan akan menambah 60 pos jabatan baru untuk pati TNI. TNI berencana menambah pos jabatan baru bagi jabatan perwira tinggi di lingkup internal serta di kementerian dan lembaga. Jabatan baru ini salah satunya bertujuan menampung perwira tinggi yang bertumpuk di TNI.

Salah satu usulan adalah restrukturisasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi UU TNI dianggap perlu karena ratusan perwira tinggi dan perwira menengah tanpa jabatan struktural.