Dugaan Penggelembungan Suara NasDem, KPU Bekasi Divonis Langgar Administrasi Pemilu

Kamis, 16 Mei 2019 17:20 Reporter : Aksara Bebey
Dugaan Penggelembungan Suara NasDem, KPU Bekasi Divonis Langgar Administrasi Pemilu Rekapitulasi tingkat nasional di KPU. ©Liputan6.com/Delvira Hutabarat

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat merampungkan laporan dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi di Kabupaten Bekasi. Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi terbukti bersalah terkait pelanggaran administratif.

Hal itu diputuskan dalam sidang gugatan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Rabu (15/5) malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, saksi PKS memperkarakan dugaan kecurangan Pileg DPR RI yang terjadi di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Mereka mengklaim ada penggelembungan suara Partai Nasdem dari 1.430 suara menjadi 7.525 suara.

Namun, meski KPU diputuskan bersalah, Bawaslu tidak menjadikan dugaan penggelembungan suara sebagai materi pokok pembahasan sidang.

Komisioner Bawaslu Jawa Barat yang juga pimpinan sidang gugatan, Yulianto menjelaskan KPU Kabupaten Bekasi tidak menanggapi keberatan yang dilayangkan pelapor, dalam hal ini saksi PKS, bahkan hingga rapat pleno rekapitulasi suara digelar di tingkat KPU Jawa Barat.

Pelanggaran lainnya, saat peristiwa terjadi, KPU Kabupaten Bekasi tidak langsung memberikan data rekapitulasi suara Desa Jatimulya yang tercantum dalam formulir DAA-1 pasca rekapitulasi suara di tingkat PPK selesai dilakukan. Pemberian formulir DAA-1 dilakukan setelah ada paksaan.

"Berdasarkan hal tersebut, maka pihak terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi bersalah secara administratif," tegas Yulianto, Kamis (16/5).

Sedangkan materi perkara terkait dugaan penggelembungan suara, Yulianto menjelaskan, pihak terlapor tidak membawa data yang dipersoalkan. Sehingga, pemeriksaan hanya meliputi bukti yang diserahkan pelapor kepada Bawaslu.

"Kedua, Bawaslu memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau menyidangkan perselisihan perolehan suara, itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Sementara itu, Budi Purwanto selaku pelapor dari PKS Kabupaten Bekasi tetap berharap ada perbaikan perolehan suara Partai NasDem sebesar 1.430 suara, bukan 7.525 suara.

Untuk itu, ia akan meneruskan hasil keputusan Bawaslu Jawa Barat ke KPU Pusat. "Dengan pembetulan tersebut, nantinya KPU dapat menetapkan kursi ke-10 DPR Dapil Jabar 7 kepada PKS," tegasnya. [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini