Merdeka.com - Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (21/10) kemarin. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, pemerintah berhati-hati dalam menyusun draf, sehingga terlambat diserahkan.

"Ya saya nilai wajar, mungkin pemerintah selama ini memang memerlukan atau menghabiskan banyak waktu dalam mempersiapkan RUU Pemilu hingga matang sepenuhnya," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

Menurutnya, pemerintah cukup matang dalam menyusun draf tersebut. Agus memahami, maksud dari pemerintah agar pelaksaan pemilu serentak 2019 berkualitas.

"Pemerintah betul-betul telah mempersiapkan segalanya agar RUU Pemilu betul-betul berkualitas, sehingga proses pembahasan dan pengesahan lebih terukur dan terencana mengingat waktu persiapan tahapan Pemilu semakin dekat, di mana awal 2017," jelas Politikus PAN itu.

Taufik menjelaskan, ada beberapa poin penting dari draf RUU Pemilu dari pemerintah yang akan dibahas DPR. Pertama, terkait ambang batas parlemen, kemudian soal sistem pemilu apakah akan dilakukan secara terbuka atau tertutup. Terakhir, lanjutnya, mengenai penambahan kursi yang disesuaikan dengan jumlah wilayah pemilihan.

Lebih lanjut, Taufik mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Draf RUU Pemilu rencananya akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam paripurna tersebut akan diputuskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU Pemilu itu.

"Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo, atas respons cepat dengan mengeluarkan Surat Amanat Presiden untuk kemudian ditindaklanjuti oleh DPR dengan segera membacakannya di Paripurna kemudian dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk disepakati dengan pembentukan Panitia Khusus lintas Komisi ataupun Pansus internal (kecil) di Komisi II," pungkas mantan Sekjen PAN ini.