DPR wacanakan pembentukan Pansus pembelian lahan Sumber Waras
Merdeka.com - Polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta terus berlanjut. DPR merencanakan akan membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) soal Sumber Waras. Hal ini diutarakan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.
"Saya baru dengar dari Bamus tadi akan dibuat pansus sumber waras," kata Bambang atau dikenal juga dengan Bamsoet, saat menghadiri acara buka puasa bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/8).
Namun Bamsoet enggan mengomentari adanya perbedaan pendapat antara KPK dengan BPK perihal Sumber Waras. Menurutnya, dua lembaga tersebut harus kembali dipertemukan guna mendapat titik temu soal polemik ini.
"Ya dua-duanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah BPK yang salah atau KPK yang salah. Kan kita belum lihat, tapi yang pasti BPK tetap berpendirian ada kerugian negara, sedangkan KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan itu. Belum loh," jelasnya.
Lain halnya dengan Bamsoet, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menganggap, pembentukan Pansus soal Sumber Waras terlalu berlebihan.
"Enggak perlu lah itu, apalagi (dibentuk) Pansus," kata Benny.
Menurutnya, yang sebaiknya dilakukan oleh dua lembaga ini adalah duduk bersama untuk menemukan perbedaan-perbedaan dalam menilai kasus ini. Dia pun menyerahkan semuanya kepada BPK dan KPK mengenai hasil pastinya apakah ada unsur perbuatan melawan hukum atau tidak.
"Komisi III tidak mendukung, tidak membela satu lembaga. Kami menghormati keputusan yang dilakukan oleh KPK dan BPK," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaBerapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnya