Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR wacanakan pembentukan Pansus pembelian lahan Sumber Waras

DPR wacanakan pembentukan Pansus pembelian lahan Sumber Waras sidang paripurna dpr. ©2015 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta terus berlanjut. DPR merencanakan akan membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) soal Sumber Waras. Hal ini diutarakan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.

"Saya baru dengar dari Bamus tadi akan dibuat pansus sumber waras," kata Bambang atau dikenal juga dengan Bamsoet, saat menghadiri acara buka puasa bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (27/8).

Namun Bamsoet enggan mengomentari adanya perbedaan pendapat antara KPK dengan BPK perihal Sumber Waras. Menurutnya, dua lembaga tersebut harus kembali dipertemukan guna mendapat titik temu soal polemik ini.

"Ya dua-duanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah BPK yang salah atau KPK yang salah. Kan kita belum lihat, tapi yang pasti BPK tetap berpendirian ada kerugian negara, sedangkan KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan itu. Belum loh," jelasnya.

Lain halnya dengan Bamsoet, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menganggap, pembentukan Pansus soal Sumber Waras terlalu berlebihan.

"Enggak perlu lah itu, apalagi (dibentuk) Pansus," kata Benny.

Menurutnya, yang sebaiknya dilakukan oleh dua lembaga ini adalah duduk bersama untuk menemukan perbedaan-perbedaan dalam menilai kasus ini. Dia pun menyerahkan semuanya kepada BPK dan KPK mengenai hasil pastinya apakah ada unsur perbuatan melawan hukum atau tidak.

"Komisi III tidak mendukung, tidak membela satu lembaga. Kami menghormati keputusan yang dilakukan oleh KPK dan BPK," tandasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana

DPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana

Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya