DPR Tolak Kemenag Libatkan TNI Urusi Kerukunan Beragama

Selasa, 7 Juli 2020 16:13 Reporter : Ahda Bayhaqi
DPR Tolak Kemenag Libatkan TNI Urusi Kerukunan Beragama Fachrul Razi. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menolak pelibatan TNI dalam urusan kerukunan beragama. Wacana itu muncul setelah Kementerian Agama dan TNI AD membahas sinergi program peningkatan kerukunan beragama di Kantor Kemenag beberapa waktu lalu.

"Saya ingin mengoreksi pernyataan jubir Kemenag pada tanggal 1 juli 2020 tentang pelibatan TNI dalam urusan kerukunan beragama. Kami menolak keras upaya itu," ujar Maman saat rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, Selasa, (7/7).

Politikus PKB ini menjelaskan, pelibatan TNI bertentangan dengan prinsip demokrasi dan agenda reformasi sektor keamanan, hingga UU TNI.

"Itu bertentangan prinsip demokrasi human right atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta UU No.34 tahun 2004 tentang TNI UU TNI," jelasnya.

Maman menilai, seharusnya Kementerian Agama melakukan pendekatan biologis dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama. Bukan pendekatan keamanan dengan melibatkan TNI. Kerukunan yang tercipta dengan pelibatan TNI hanya semu.

"Bapak punya satker ke bawah paling menyentuh dari semua kementerian, kementerian agama paling bagus, KUA penyuluh dan sebagainya," katanya.

"Itu sudah berfungsi kalau itu diambil oleh tentara maka yang terjadi kerukunan semu bukan substansial," tambah Maman.

Dia menolak wacana Kementerian Agama tersebut. Maman sarankan TNI tidak perlu mengurusi kehidupan kerukunan beragama.

"Biar tentara menjaga kita secara teritorial dan biarkan agenda reformasi kita dwifungsi TNI itu betul-betul berlaku," ucapnya.

Baca Selanjutnya: Jawabab Menag Fachrul Razi...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini