DPR tentukan nasib Perppu Pilkada pekan depan
Merdeka.com - Komisi II DPR telah menggelar rapat kerja (Raker) dengan pemerintah membahas Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Pemda. Seluruh fraksi dan pihak pemerintah sepakat bakal menentukan nasib Perppu apakah ditolak atau diterima menjadi Undang Undang pada pekan depan.â¬
âª"Hari Senin jam 14.30 WIB penyampaian sikap dari masing-masing fraksi dan pandangan mini fraksi di ruangan yang sama (Ruang Rapat Komisi II). Selasa, pengambilan keputusan di Paripurna tentang Perppu, jadinya tanggal 20 Januari," kata Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman di Gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (16/1).â¬
âªJadwal penentuan nasib dua Perppu yang diterbitkan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut adalah hasil pembicaraan lobi perwakilan 10 fraksi di Komisi II dan pihak pemerintah yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo. Semua fraksi yang ada di Komisi II sepakat untuk mengambil keputusan pekan depan.
âª"Ini mumpung masih ada anggota dan ada Pak Menteri (Mendagri Tjahjo Kumolo). Terimakasih sudah disetujui," terang dia.
Alhasil, keputusan Pilkada langsung secara serentak atau tidak akan terkuak pada pekan depan. Apabila rapat penyampaian pandangan mini fraksi menghasilkan persetujuan terhadap Perppu Pilkada dan Perppu Pemda, dipastikan Rapat Paripurna 20 Januari mengesahkan dua Perppu yang diterbitkan SBY menjadi undang-undang.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Di Balik Panasnya Debat Capres, Ada Senyum dan Pelukan Hangat Para Cawapres
Cawapres Cak Imin, Gibran dan Mahfud MD asyik tertawa dan berpelukan meski para capres sedang debat panas.
Baca Selengkapnya