DPR telusuri kabar pertemuan Gatot, Rio Capella dan Jaksa Agung
Merdeka.com - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Donald Fariz mendesak Komisi III DPR memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo terkait dugaan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan mantan Sekjen NasDem Patrice Rio Capella dalam kasus dana bansos Sumatera Utara. Pasalnya, apabila benar pertemuan tersebut memang terjadi, kata dia, HM Prasetyo sudah melanggar kode etik sebagai Jaksa Agung.
Dia menyatakan keherannya dengan sikap Komisi III DPR dalam kasus bansos yang diduga melibatkan Jaksa Agung ini. Dia mencontohkan saat pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim, Komisi yang menaungi masalah hukum itu 'marah' dengan langsung memanggil Kapolri Jenderal Badrodin Haiti beberapa waktu lalu.
"Kalau benar pertemuan itu ada, seharusnya Komisi III sebagai mitra kerja marah besar dengan Jaksa Agung. Karena ini melanggar etik. Waktu itu Budi Waseso dicopot, Kapolri langsung dipanggil, semoga minggu depan marah," kata Donald dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/10).
Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub mengaku belum mendengar adanya dugaan pertemuan tersebut. Namun, apabila pertemuan tersebut benar adanya, dia memastikan pihaknya akan memanggil Jaksa Agung.
"Ini kan baru dugaan, tapi kalau ini benar adanya, Komisi III wajib memanggil Jaksa Agung. Ini sudah jelas melanggar kode etik, apabila orang ditemui atau mengundang untuk melakukan pertemuan," sambut Ayub.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengaku pihaknya akan ikut mengusut untuk membuktikan apakah benar ada dugaan pertemuan itu. "Tapi kita akan menelusuri dugaan ini, benar atau tidak, kalau benar komisi III berhak memanggil Jaksa Agung," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas
Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnya