Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily menyebut, pihaknya menargetkan RUU Pesantren kelar sebelum masa jabatan anggota DPR 2014-2019 berakhir pada awal bulan Oktober mendatang. Hingga saat ini, RUU Pesantren masih menjadi pembahasan Panitia Kerja DPR dan pemerintah.

"Kita berharap bahwa hari ini sudah diputuskan pengambilan pertama, pengambilan keputusan tingkat pertama sehingga kita targetkan 24 September ini sudah bisa dibawa di pengesahan di tingkat paripurna," kata Ace di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (19/9).

Menurut Ace, tak ada kendala serius dalam pembahasan RUU Pesantren. Tetapi, usulan DPR soal pembuatan dana abadi pesantren masih belum dapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Padahal, dana abadi lewat APBN negara penting guna menunjang pendidikan di pesantren.

Politikus Partai Golkar itu harap pemerintah dapat menyetujui permintaan DPR mengenai pemberian dana abadi pesantren. "Sebagai perhatian negara terhadap pesantren kita sudah punya dana abadi pendidikan, ya bagus juga pesantren punya," ucap politikus Golkar itu.

Ace kemudian merinci sejumlah isu penting terkait RUU Pesantren. Pertama, keberadaan RUU Pesantren merupakan pengakuan negara terhadap lembaga Pesantren. UU Pesantren merupakan lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki nilai historis.

Kedua, RUU Pesantren menegaskan tentang keberadaan Pesantren sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki ciri khas tersendiri sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Kemudian, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatanlilalamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, lanjut Ace, pesantren tidak hanya diartikan sebagai lembaga pendidikan keislaman semata, tetapi memiliki peran dakwah dan Pemberdayaan masyarakat. Keempat, proses pembelajaran di Pesantren yang memiliki ciri yang khas, ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan tetap memenuhi jaminan mutu pendidikan.

"Kelima, untuk memenuhi kualitas pendidikan di Pesantren harus memiliki institusi yang dinamakan Dewan Masyayikh yang terdiri atas para Kiai & Ustaz atau sebutan lainnya," ujarnya.

Terakhir, Ace mengatakan, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam RUU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara.