Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman calon kepala daerah yang terjerat korupsi. Dia juga meminta ada penundaan pemeriksaan para calon kepala daerah baik sebagai saksi ataupun tersangka.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet menganggap permintaan Wiranto sah-sah saja. Menurutnya, Wiranto sebagai perwakilan dari pemerintah hanya ingin menjaga stabilitas nasional.

"Ini kan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional, dalam menghadapi pesta demokrasi. Ya sah-sah aja pemerintah berharap agar tindakan hukum terhadap kepala daerah yang udah disinyalir melakukan tindakan pidana itu ditunda. Itu sisi pemerintah," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Meski demikian, Bamsoet tidak bermaksud untuk masuk pada domain dan mengomentari pemerintah. Ia pun enggan berkomentar banyak lagi mengenai ucapan dari pihak pemerintah.

"Kami tidak bisa masuk dalam domain komentar atau statement pemerintah, ya silakan aja," tandasnya.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Tujuannya agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

"Ditunda dahulul ah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).