DPR: Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Januari Tahun Depan
Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkap, DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan DKPP pada 6 September mendatang. Untuk pengambilan keputusan awal tahapan Pemilu 2024.
"Insya Allah tanggal 6 minggu depan kami akan menyelenggarakan rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, ketua KPU, Bawaslu RI dan DKPP untuk menetapkan hasil tim kerja itu menjadi keputusan resmi. Itu jadi patokan kita untuk menyiapkan Pemilu 2024," ujar Doli dalam diskusi daring, Jumat (27/8).
Doli mengungkap, KPU dan Bawaslu meminta ada penambahan waktu sehingga tahapan Pemilu 2024 akan berjalan selama 25 bulan. Sehingga tahapan Pemilu akan dimulai sekitar Januari 2022. Dengan lima bulan awal merupakan tahapan internal penyelenggara Pemilu.
"KPU kemarin bersama Bawaslu meminta ada penambahan waktu dan kita sudah tetapkan selama 25 bulan. Kalau dengan kita sudah hampir menyepakati itu kalau dilaksanakan 25 bulan sebelum pelaksanaan pilpres dan pileg tahapan itu sekitar Januari 2022. Jadi artinya waktunya tidak lama lagi," ujarnya.
Komisi II mengingatkan penyelenggara Pemilu untuk membangun konsep yang ideal untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Diharapkan ada perubahan yang memperbaiki kualitas Pemilu supaya hasilnya Pemilu itu juga baik.
"Kita ingin ada pembaharuan-pembaharuan agar perubahan-perubahan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran pemilu dengan harapan jika peningkatan kualitas penyelenggaran pemilu itu terjadi output produk pemilu itu semakin baik," ujarn politikus Golkar ini.
Doli mengingatkan untuk membangun desain Pemilu 2024, penyelenggara harus mengedepankan basis gagasan akademik dan pengalaman empirik pemilu sebelumnya. Jika terjadi hambatan regulasi, akan diselesaikan nanti.
"Untuk menerapkan desain ini apakah semuanya mulus dengan regulasi yang ada. Jika dengan keinginan ideal itu ada hambatan regulasi maka kemudian kita cari solusinya terbaik seperti apa," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaJelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa
Dengan adanya agenda rapat pleno dua provinsi terakhir, kemungkinan penetapan Hasil Pemilu 2024 akan dilakukan malam hari.
Baca Selengkapnya