Merdeka > News

DPR soal MK Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun: Bingung bin Ajaib & Nyata

Jumat, 26 Mei 2023 13:53 Reporter : Ahda Bayhaqi
DPR soal MK Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun: Bingung bin Ajaib & Nyata Ahmad Sahroni. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengaku bingung Mahkamah Konstitusi membuat putusan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK setahun menjadi lima tahun. Menurut Sahroni, seharusnya kewenangan itu ada di DPR yang merumuskan undang-undang.

"Saya bingung, yang buat UU kan DPR. Kenapa jadi MK yang mutusin perpanjangan suatu jabatan lembaga. Saya bener-bener bingung," ujar Sahroni kepada wartawan, dikutip Jumat (26/5).

Sahroni mengaku tidak tahu apakah putusan itu berlaku surut untuk pimpinan KPK periode ini atau tidak. Ia menilai putusannya ajaib.

"Berlaku surut apa tidak, saya juga belum dapat kepastian. Saya bener bingung bin ajaib dan nyata," sambungnya.

Komisi III berencana memanggil Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan hasil putusan tersebut. "Kita mau panggil MK terkait ini agar publik tidak bertanya-tanya hal keputusan dari MK. Saya akan minta kepada pimpinan yang lain untuk memanggil MK. Karena kami kalau memanggil mitra kerja Komisi III harus kolektif kolegial," kata Sahroni.

Bendahara Umum NasDem ini kemudian memberikan sindiran kepada MK. Menurutnya bisa sekalian masa jabatan DPR diperpanjang.

"Karena MK sangat inspiratif, maka kita mencoba juga perpanjangan DPR 5 tahun lagi ke depan, rasanya boleh dipertimbangkan," kata Sahroni.

2 dari 2 halaman

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari sebelumnya empat tahun kini masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.

Keputusan ini mengabulkan gugatan yang dilayangkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dia menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 29 e dan Pasal 34 terhadap Pasal 28 D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 112/PUU-XX/2022.

MK menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, ‘Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan, Kamis (25/5). [ray]

Baca juga:
Alasan Lengkap MK Putuskan Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK era Firli Bahuri
MK Tegaskan Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun Berlaku di Era Firli Bahuri
Fahri Hamzah Dukung Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang Jadi 5 Tahun
Wapres: Pemerintah Terima Keputusan MK Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun
MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun Dianggap Kontroversial

Wapres: Pemerintah Terima Keputusan MK Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun
Wapres: Pemerintah Terima Keputusan MK Perpanjang Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun
Patuh Putusan MK, Ketua Komisi III Sebut Firli Bahuri Cs Tetap Pimpin KPK sampai 2024
Patuh Putusan MK, Ketua Komisi III Sebut Firli Bahuri Cs Tetap Pimpin KPK sampai 2024
VIDEO: Terungkap! Alasan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi Lima Tahun
VIDEO: Terungkap! Alasan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi Lima Tahun
Gugatan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dikabulkan MK, Nurul Ghufron: Terima Kasih Hakim
Gugatan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dikabulkan MK, Nurul Ghufron: Terima Kasih Hakim
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Mahkamah Konstitusi
  3. KPK
  4. Ahmad Sahroni
  5. Komisi III DPR
  6. DPR
  7. Viral Hari Ini
  8. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Mengulik Penyebab Kecelakaan Kereta Api Terparah di India, Tewaskan 233 Orang
image

Mengenang Bob Sadino, Pengusaha Kaya yang Pernah Dilarang Masuk Istana Presiden
image

Dicap Angker Hingga Miring, Berapa Biaya Pembangunan Menara Saidah?
image

Kecelakaan Kereta Api di India, 233 Orang Tewas & Rintihan Minta Tolong Bersautan

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi