Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjanji akan mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas) tahun depan. Menurut dia, dokumen revisi UU Tipikor masih dibahas di pemerintah dan belum sampai ke legislatif.

"Begitu kita terima dari pemerintah, pasti akan kita upayakan masuk di Prolegnas, tapi ini kan kita lagi review," kata Bamsoet di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (22/5).

Bamsoet mengatakan, banyak RUU yang harus diselesaikan oleh DPR dengan masa tugas yang tinggal 11 bulan. Untuk itu, Bamsoet mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kembali UU yang dapat ditunda untuk diganti dengan pembahasan UU yang harus didahulukan.

"Kita lihat apakah nanti bisa digeser. Waktu kerja kami di DPR tinggal 11 bulan lagi, mudah-mudahan bisa masuk," ujarnya.

Bamsoet menuturkan, pihaknya sudah menerima masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pasal-pasal yang akan diatur dalam revisi UU Tipikor, salah satunya mengenai pidana korupsi oleh korporasi. DPR juga sudah menerima usulan dari stakeholder terkait lainnya dan kajian akademik.

"Sudah masuk apa yang menjadi aspirasi KPK. Sudah terakomodir di sana karena sudah dibahas oleh para akademisi, kajian akademik sudah ada, dari KPK sudah ada, dari stakeholder lain sudah ada. Tinggal finalisasi bagaimana mekanisme DPR bersama pemerintah," jelas Politikus Golkar itu.

Dia memastikan DPR akan terus berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.