DPR setujui Budi Gunawan jadi Kapolri
Merdeka.com - Rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal itu diputuskan setelah rapat sempat ditunda 10 menit untuk lobi.
"Rapat paripurna menyetujui laporan komisi III untuk Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri kecuali Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN memberikan catatan untuk pimpinan DPR konsultasi dengan Presiden," kata Pimpinan rapat Taufik Kurniawan dalam rapat di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (15/1).
Dia pun meminta persetujuan semua fraksi di DPR. Keputusan tersebut pun disetujui semua fraksi.
"Apakah dapat disetujui? Terima kasih semua setuju," terang dia.
Kemudian Komjen Pol Budi Gunawan pun dipersilakan maju ke muka rapat paripurna untuk berfoto dengan pimpinan DPR. Lalu dia dipersilakan meninggalkan ruang rapat paripurna.
Penujukan Komjen Budi Gunawan menimbulkan polemik. Terlebih, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan transaksi mencurigakan dan rekening gendut.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaKapolri dan Gubernur DIY Gelorakan Pemilu 2024 Damai
Pemilu bukan hanya olah politik, melainkan sebagai olah budaya dalam meningkatkan mutu di masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya