Merdeka.com - Komisi III DPR sepakat untuk merevisi Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin. Langkah itu dilakukan guna menjaga keseimbangan kepentingan tersangka, saksi maupun korban.

Amir menjelaskan, perubahan KUHAP yang diajukan melalui Komisi III DPR merupakan penyempurnaan dari RUU yang selama ini tersendat. Selain itu, rancangan KUHAP juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi tersangka, saksi maupun korban.

"RUU KUHAP harus menjadi pedoman utama hukum acara pidana khusus. Dalam RUU KUHAP terdapat beberapa substasi pokok, mempertegas azas legalitas, acara pidana dijalankan hanya dalam keseimbangan, penyidik dengan penuntut umum," jelas Amir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/3).

Senada dengan Amir, anggota Komisi III Paskalis Kossay menilai, perubahan terhadap KUHAP dan KUHP merupakan hal yang vital untuk membuat Indonesia sebagai negara hukum yang kuat. Keberadaan dua aturan itu harus segera disesuaikan dengan konvensi internasional dan menghindari multitafsir.

"Kesesuaian antara satu pasal dengan pasal lain pengaturan yang jelas tanpa banyak interpretasi. Sehingga mudah ditafsirkan," tegas dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari PDIP, Eva Kusuma Sundari berharap revisi RUU itu dapat mengantar dan mengawal demokrasi Indonesia menjadi lebih maju dan berkualitas.

"Kita sepakat ide pemerintah sebagai suatu hal responsif kepekaan hukum. Kami siap bekerjasama untuk memproses dan melakukannya. Masyarakat untuk berpartisipasi, agar ad a sense of belonging. Sehingga kita memberikan manfaat di ujung pengabdian kita," tandasnya.