Merdeka.com - DPR sepakat kembali membahas RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. RUU ini sempat mendapatkan penolakan besar masyarakat. Bahkan memicu demonstrasi besar di sejumlah daerah.

Ketua Komisi III Herman Herry mengatakan, semua fraksi sepakat tidak membahas satu persatu pasal dari awal. DPR hanya akan membahas pasal yang menjadi isu krusial.

"Kita sepakat tidak dari awal lagi, carry over. Beberapa pasal subtansi yang krusial akan coba kita cari jalan untuk dilakukan komunikasi dengan stake holder. Jadi gak dibongkar," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Komisi III akan membahas RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan melalui mekanisme panitia kerja (Panja) seperti periode sebelumnya. Panja RUU KUHP dipimpin Mulfachri Harahap dan RUU Pemasyarakatan dipimpin Herman Herry.

Politikus PDIP ini mengatakan, akan bersurat dengan pemerintah untuk meminta perwakilan membahas bersama DPR.

"Setelah kami menerima surat dari Menkum HAM tentang penugasan anggotanya mereka baru membentuk panja dan memulai pembahasan tersebut. Jadi dalam 1, 2 hari ini kita kirim surat. Tunggu saja dulu," kata Herman.

Pembahasan itu paling cepat dilakukan pada masa sidang berikutnya. Herman berjanji, akan melibatkan semua pihak untuk membahas RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

"Pasti-pasti mekanismenya demikian. Semua pihak kita akan panggil untuk RDPU," kata Herman.

Sementara itu, Politikus PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Dia menilai, RUU KUHP seharusnya tidak dibahas terlalu lama, serta dapat diselesaikan periode ini. Ditambah, Trimedya mengatakan ada agenda merevisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Tapi karena ini master piece enggak boleh lama-lama juga ini selesai. Kalau kita mau sempurna ya sulit lah. Semua orang menunggu, habis ini kalau bisa periode yang sekarang ini KUHAP. Jadi, sempurna hukum kita, kita selesaikan KUHP sama KUHAP," ucap Trimedya.