Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus merasa kesal atas ketidakhadiran Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), salah satunya terkait penundaan Pemilu 2024.

Dia menilai, persoalan putusan PN Jakpus semata-mata bukan tanggung jawab KPU saja. Melainkan, semua pihak penyelenggara pemilu 2024.

"Saya kecewa kepada Bawaslu, apalagi ketua Bawaslunya tidak hadir. Menjadi catatan penting menurut hemat saya sebagaimana dikemukankan pimpinan tadi, persoalan putusan pengadilan itu tidaklah sesuatu yang sederhana, bukan hanya tanggung jawab KPU saja," kata Guspardi Gaus, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (15/3).

Dia pun mengaku mendapat bocoran bahwa Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty tak hadir rapat lantaran tengah berada di luar negeri.

Menurutnya, isu penundaan Pemilu yang diputuskan PN Jakpus bukankah sesuatu yang ringan. Pimpinan DPR bahkan memberikan atensi kepada anggota Komisi II untuk menunda ke luar negeri untuk membahas soal penundaan pemilu.

"Jadi persoalan ini bukan sederhana bapak-bapak, sehingga pimpinan memberikan pemahaman kepada kami Komisi II, tunda dulu ke luar negeri itu, walaupun itu adalah hak. Namun, anehnya salah satu di antara penyelenggara itu adalah Bawaslu, ketuanya yang tidak hadir, ini ada apa?," tegasnya.

Dia pun berharap agar ketidakhadiran Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu menimbulkan narasi jika Bawaslu menghendaki adanya penundaan Pemilu 2024.

"Jangan terkesan Bawaslu memang berkehendak untuk melakukan penundaan itu. Nih tentu bisa menimbulkan persepsi yang demikian, enak-enak aja dia ke luar negeri padahal kita sedang serius. Kami rapat ke V ini dari pagi, maraton, paling jeda makan dan sholat, tolong diingetin ke Bawaslu beserta Lolly yang tidak hadir, yang perempuan itu," imbuh dia.