DPR Segera RDP dengan Menko Polhukam dan Menkum HAM Bahas Omnibus Law
Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rapat itu dilakukan untuk membahas Omnibus Law.
"Dalam waktu dekat ini kami akan meminta untuk melakukan RDP beserta Menkopolhukam, KumHAM dan mungkin dengan menko perekonomian untuk membahas omnibus law tadi," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).
Selain itu, Baleg juga akan menggelar pimpinan untuk membahas jadwal kerja Baleg. Termasuk segera menyelesaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Tahun 2020.
"Kita berharap sebelum masa reses prolegnas untuk tahun 2020 dan prolegnas jangka menengah itu bisa kita selesaikan," ungkapnya.
Dia menambahkan, DPR tidak akan muluk-muluk membahas undang-undang. Setidaknya ada 30 sampai 35 undang-undang yang ditargetkan DPR selesai dibahas di periode 2019-2024.
"Mungkin berkisar di antara 30-35 tetapi itu tergantung dari pemerintah juga. Kalo di DPR pasti kita akan batasi," ucapnya.
Diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD akan segera rapat membahas Omnibus Law. Rapat itu akan dilakukan oleh MenkumHAM Yasonna Laoly.
"Nanti hari Kamis kita akan rapat dulu dengan Menkum HAM. Kita akan bicarakan omnibus law itu, kan harus diklasifikasi juga di bidang apa," ucap Mahfud.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaPolemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara
DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnya