DPR sangat tidak puas karena merasa diremehkan Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mengatakan, selama 100 hari kerja, Presiden Joko Widodo sering bergerak sesuka hati. Bahkan tanpa melibatkan lembaga legislatif untuk sekadar konsultasi terlebih dahulu, sehingga banyak dari kebijakan-kebijakannya tidak disetujui DPR.
"Kami di parlemen sangat tidak puas karena fungsi parlemen diremehkan, seperti program yang harusnya dikonsultasikan ke DPR tapi malah tidak," keluh Tantowi di Kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2).
Dia menambahkan, hal ini berbanding terbalik dengan harapan masyarakat, terutama untuk tingkat bawah. Hal ini terlihat setiap Jokowi blusukan ke daerah, di mana Rakyat masih mengerumuni dan mengagumi sosoknya.
Karena hal itu, popularitas Jokowi masih terselamatkan dengan tingkat ekspektasi rakyat tingkat bawah, ketimbang kelas menengah, "Tapi rakyat malah enggak peduli, seperti tidak ada potret kekecewaan publik," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya