DPR Sahkan UU PPP, RUU Tertunda Bisa Langsung Dibahas Periode Berikutnya

Selasa, 24 September 2019 13:26 Reporter : Ahda Bayhaqi, Sania Mashabi
DPR Sahkan UU PPP, RUU Tertunda Bisa Langsung Dibahas Periode Berikutnya Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - DPR telah menyetujui Rancangan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan menjadi Undang-undang. Dengan disetujui perubahan UU tersebut, maka memungkinkan DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU yang tertunda untuk langsung dibahas oleh dewan pada periode berikutnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto mengatakan, ada tiga hal yang diubah dalam RUU PPP. Pertama, ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan UU oleh DPR, pemerintah atau DPD terhadap Prolegnas jangka menengah dan prioritas tahunan.

Kedua, adalah ketentuan pembahasan RUU berkelanjutan atau yang dikenal carry over.

"Ketentuan sistem pembahasan RUU secara berkelanjutan atau yang disebut carry over terhadap pembahasan RUU yang tidak selesai pembahasannya pada DPR periode sekarang kepada periode akan datang berdasarkan kesepakatan DPR Pemerintah dan atau DPD," jelas Totok dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Ketiga, ketentuan peraturan perundang-undangan di pemerintahan dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga. Totok menyoroti, pemberlakuan UU PPP baru memberikan manfaat besar bagi kinerja legislasi.

"Terhadap kritik kinerja pembahasan kinerja legislasi maka dengan perubahan UU No 12 tahun 2011 naka dimungkinkan seluruh proses legislasi yang ada di DPR sebelumnya untuk dibahas oleh DPR yang akan datang," jelas Totok.

Kemudian, Wakil Ketua DPR dan pimpinan sidang, Fahri Hamzah meminta persetujuan fraksi dan anggota DPR. Kemudian palu diketok sebagai tanda pengesahan.

"Kepada seluruh anggota sebagai hak anggota masing-masing apakah pengambilan keputusan terhadap rancangan UU perubahan atas UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat disahkan menjadi undang-undang," kata Fahri.

"Setuju," jawab anggota yang hadir.

"Lancar semua pak Laoly," timpal Fahri melirik Menkumham Yasonna Laoly. [eko]

Topik berita Terkait:
  1. DPR
  2. Jakarta
  3. Fahri Hamzah
  4. Totok Daryanto
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini