DPR Sahkan 50 RUU Prioritas 2020, Omnibus Law dan KUHP Masuk

Rabu, 22 Januari 2020 16:21 Reporter : Merdeka
DPR Sahkan 50 RUU Prioritas 2020, Omnibus Law dan KUHP Masuk Sidang Paripurna 2020. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Rapat paripurna DPR RI resmi menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Terdapat 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2020.

Termasuk di dalamnya empat omnibus law yakni RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan RUU tentang Kefarmasian.

Penetapan Prolegnas Prioritas 2020 dipimpin Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Sebelum penetapan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi memaparkan laporan pembahasan dalam penyusunan Prolegnas Prioritas 2020. Ia menyebut seluruh Komisi di DPR sepakat untuk membawa Prolegnas Prioritas 2020 ke paripurna.

"Hasil pententuan kembali prolgenas oleh legislasi juga telah disampaikan kepada seluruh pimpinan komisi I-XI dalam rapat terbatas pimpinan anggaran legislasi dengan pimpinan komisi pada hari Selasa tanggal 21 Januari," kata Supratman.

Cak Imin lantas menanyakan persetujuan peserta paripurna terkait laporan Baleg. "Apakah laporan Baleg dapat kita setujui?" tanya Cak Imin yang kemudian dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Para anggota Dewan menyetujui, Cak Imin lantas mengetok palu.

1 dari 2 halaman

Adapun 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 sebagai berikut:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

2 dari 2 halaman

26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus law)
30. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
32. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
33. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
34. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
35. RUU tentang Ketahanan Keluarga
36. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
37. RUU tentang Profesi Psikologi
38. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji)
39. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
40. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)
41. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)
42. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
46. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law)
47. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
48. RUU tentang Keamanan Laut
49. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
50. RUU tentang Daerah Kepulauan. [rnd]

Baca juga:
DPR Lantik Anggota DPR PAW Pengganti Menteri Kelautan dan Menpora
Komisi IX DPR dan OJK Rapat Terkait Pembenahan Jiwasraya
DPR Akui Ada Wacana Minta OJK Dibubarkan dan Pengawasan Kembali ke BI
DPR: Rakyat Tak Pusing Panja-Pansus, yang Penting Uang di Jiwasraya Kembali
DPR Usul Fungsi Pengawasan OJK Dikembalikan ke BI, Ini Kata Sri Mulyani
Masuk Prolegnas, Draf RUU Omnibus Law Diterima DPR Pekan Depan

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Omnibus Law
  3. Prolegnas
  4. DPR
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini