DPR: Rakyat Tak Pusing Panja-Pansus, yang Penting Uang di Jiwasraya Kembali
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kembali menegaskan bahwa fokus utama yang sedang dilakukan oleh DPR yakni merespon cepat keinginan nasabah Jiwasraya agar uangnya kembali. Tidak penting apakah Pansus atau Panja yang dibentuk oleh DPR.
Terkait adanya sejumlah Fraksi yang ngotot ingin membentuk pansus Jiwasraya, dia menegaskan, upaya-upaya yang diharapkan bakal dilakukan pansus sudah dijalankan lewat panja (panitia kerja) yang dibentuk oleh komisi.
"Kalau kita membentuk Pansus itu memang katanya kewenangan lebih luas, tapi apa yang mau dicapai Pansus ini sudah mulai dikerjakan," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).
Pembentukan panja merupakan bentuk respon cepat dari DPR demi penyelesaian kasus Jiwasraya. Sebagai upaya menanggapi kerja cepat yang juga telah dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum.
"Setelah melihat paparan dari pihak Menteri Keuangan, BUMN, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian kemarin yang sudah melakukan langkah-langkah, kami berpikir bahwa langkah-langkah itu langsung direspon cepat dengan membentuk panja-panja agar bisa merespon langkah-langkah tersebut," terang dia.
Dia pun mengatakan, bahwa yang saat ini menjadi harapan nasabah yakni uang mereka cepat kembali. Harapan inilah yang mesti dijawab. Termasuk oleh DPR.
"Jadi kita harus respon dengan panja-panja yang segera dibentuk. Saya pikir masyarakat luas tidak pusing mau panja atau pansus tapi yang penting bagaimana uang mereka kembali. Bagaimana kemudian prajurit TNI Polri, bagaimana kinerja Jiwasraya dan Asabri ini membaik dan penegakan hukum berjalan itu saya pikir," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaPolisi mendatangi pasar untuk memantau harga pangan dan mencegah peredaran uang palsu
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaArief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya