Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai, peraturan pemerintah tidak bisa mengubah undang-undang. Hal itu menanggapi pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja yang membuat kewenangan agar peraturan pemerintah bisa mengubah undang-undang.

Azis menegaskan, secara hukum normatif tidak bisa peraturan pemerintah mengubah undang-undang.

"Wah nggak bisa ini. Nggak bisa. Secara hukum normatif, PP nggak bisa ubah UU," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Azis tidak mau menyimpulkan pemerintah telah salah dalam menyusun pasal tersebut. Dia menduga ada salah ketik.

"Mungkin salah ketik," imbuhnya.

Dia menilai, sesungguhnya bisa saja muncul usulan demikian. Namun, kata politikus Golkar itu, ada pakem filosofi hukum yang tidak bisa dilawan.

"Ya bisa saja kan. Itu kan usulan, progresif. Hukum itu kan bersifat progresif. Tapi ada pakem-pakem filosofi hukum yang tidak bisa ditabrak," ucapnya.

Lebih lanjut, Azis menjelaskan, secara filosofis hukum tidak bisa peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Sebab, ada tata urutan perundangan.

Azis juga memastikan akan mengkonfirmasi pemerintah apakah betul demikian isi pasal 170 tersebut. Dia mengatakan masih terbuka untuk diubah isi pasal itu.

"Kan nanti dalam pembahasan aja. Dalam pembahasan kan bisa dibahas. Kan ini bukan rigid, paten. Masih dimungkinkan dilakukan perubahan," kata Azis.

Pasal yang dimaksud tertuang dalam Bab XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja. Dalam pasal 170 ayat (1) disebutkan Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang.

Pasal 170 ayat (1) berbunyi:"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini".

Pasal 170 ayat (2) berbunyi:"Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal 170 ayat (3) berbunyi:"Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia".