Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah dalam pengangkatan penjabat kepala daerah perlu membuat aturan turunan. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum putusan perkara nomor 67/PUU-XIX/2021 yang dikutip ulang putusan perkara nomor 15/PUU-XX/2022.

Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah membuat aturan turunan agar pengisian PJ Kepala Daerah tetap memegang prinsip terbuka, transparan dan akuntabel.

"Ada catatan besar, dilakukan tidak mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang meminta ada aturan turunan untuk para Penjabat Kepala Daerah akibat pelaksanaan pilkada serentak 2024," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (12/5).

Mardani menilai, pengangkatan lima pejabat kepala daerah hari ini rawan digugat. Karena tidak dibuat aturan turunannya.

"Sehingga posisi lima kepala daerah yang dilantik hari ini rawan digugat oleh publik," ujarnya.

Politikus PKS ini memandang, kesalahan ada di tangan pemerintah yang tidak langsung menindaklanjuti Mahkamah Konstitusi. Padahal, sifat putusannya final dan mengikat. Presiden Joko Widodo didesak keluarkan aturan turunan untuk pengangkatan pejabat kepala daerah.

"Karena itu sekali lagi diingatkan pada Presiden selalu pimpinan eksekutif segera laksanakan putusan MK untuk membuat turunan aturan Penjabat Kepala Daerah," tegas Mardani.

Diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik lima Penjabat (Pj) Gubernur. Lima penjabat Gubernur itu bertugas di di Provinsi Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Para penjabat Gubernur ini dilantik berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/P/2022 tanggal 9 Mei tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang diteken oleh Presiden Jokowi. Para penjabat Gubernur akan menjabat selama 1 tahun.

Berikut lima Penjabat Gubernur yang resmi dilantik Mendagri Tito hari ini:

- Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten

- Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

- Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo

- Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

- Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat