Merdeka > News

DPR Pastikan Tak Ada Revisi UU, Pemilu dan Pilkada Tetap Digelar 2024

Selasa, 7 Desember 2021 13:10 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
DPR Pastikan Tak Ada Revisi UU, Pemilu dan Pilkada Tetap Digelar 2024 Surat suara Pilkada Depok. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tetap diselenggarakan pada tahun 2024. Pelaksanaan pemilihan umum tetap mengacu berdasarkan undang-undang yang ada.

"Kita kan tidak ada rencana untuk melakukan revisi ya, terkait dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 maupun dengan Pilkada. Kita tetap menggunakan undang-undang yang ada," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/12).

Saan melanjutkan, karena tidak ada revisi baik undang-undang pemilu dan pilkada, maka agenda pemilihan tetap pada 2024. Untuk pilkada tetap digelar pada 27 November 2024.

"Bahkan kita sudah menentukan tanggalnya untuk Pilkada, yaitu 27 November 2024," ujarnya.

Sementara, kepastian jadwal Pemilu 2024 hingga kini belum diputuskan. Nantinya keputusan pemilu diambil bersama dalam rapat antara Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara Pemilu.

"Jadi kan kalau enggak terkejar Minggu depan itu kan akan diputuskan di masa sidang yang akan datang," kata politisi NasDem itu. [ray]

Baca juga:
Waktu Tak Memadai, Komisi II Nilai Revisi UU Pemilu Sulit Dilakukan pada 2022
DPR Minta Pemerintah Dengar Aspirasi DPD soal Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas
DPR Sebut Usulan Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas Sulit Karena Pemerintah Menolak
Anggota DPR Nilai Revisi UU Pemilu Lebih Baik Dilakukan Sebelum Juni 2022
DPD Usul Revisi UU Pemilu Kembali Masuk Prolegnas Prioritas

DPD Usul Revisi UU Pemilu Kembali Masuk Prolegnas Prioritas
DPD Usul Revisi UU Pemilu Kembali Masuk Prolegnas Prioritas
Ada 17 Juta Suara Tak Sah, Perludem Nilai Karena Sistem Pemilu RI yang Rumit
Ada 17 Juta Suara Tak Sah, Perludem Nilai Karena Sistem Pemilu RI yang Rumit
KPU Minta Pemanfaatan Teknologi untuk Pemilu 2024 Harus Didukung UU Pemilu
KPU Minta Pemanfaatan Teknologi untuk Pemilu 2024 Harus Didukung UU Pemilu
18 Pasal UU Pemilu Terkait Pencalonan Presiden Digugat ke MK
18 Pasal UU Pemilu Terkait Pencalonan Presiden Digugat ke MK
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Revisi UU Pemilu
  3. DPR
  4. Komisi II DPR
  5. UU Pemilu
  6. Pemilu 2024
  7. Pilkada Serentak
  8. Jakarta
  9. Saan Mustopa
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

PPDB Depok Jenjang SMP Mulai Besok, Simak Jadwalnya
image

Terbongkar, Ini Misi Dibawa Jokowi Bertemu Presiden Rusia dan Ukraina
image

Begini Cara Beli Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
image

Ini Panduan Pelaksanaan Kurban di Tengah Wadah PMK dari Kemenag

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi