DPR Nilai Penundaan Pilkada Bukan Solusi, Perlu Pengawasan Ketat Protokol Kesehatan
Merdeka.com - Sejumlah pihak meminta agar Pilkada 2020 ditunda karena berisiko besar di masa pandemi Covid-19. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, penundaan Pilkada bukan jalan keluar. Solusinya, dengan membuat aturan dan pengawasan ketat agar protokol kesehatan dipatuhi.
"Menurut saya tahapan pilkada itu kan masih panjang. Jadi jalan keluarnya menurut saya bukan pembatalan pilkada tapi penyempurnaan aturan dan kemudian pengawasan yang ketat di lapangan," kata Dasco, Jumat (18/9).
Menurutnya, karena tahapan Pilkada masih panjang, masih ada waktu melakukan penyempurnaan aturan dan pengawasan yang ketat Sehingga Pilkada diadakan dengan lancar.
"Dan kami minta kepada pihak penyelenggara untuk kemudian memikirkan antisipasi, mengeluarkan PKPU-PKPU yang produktif untuk kelancaran Pilkada," ucapnya.
Di sisi lain, Politikus Partai Gerindra itu tidak bisa memungkiri bahwa saat tahapan Pilkada euforia masyarakat agak susah dikendalikan. Maka dari itu, perlu ada aturan dan pengawasan ketat.
"Sehingga kemudian menimbulkan polemik dan malah ada yang mengatakan bahwa akan timbul klaster baru ketika kegiatan Pilkada ini tidak bisa dikendalikan massanya," tandasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaPolri Siapkan Rekayasa Lalin di Pelabuhan Merak-Bakauheni saat Puncak Mudik Lebaran
Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terutama pembagian kendaraan yang menuju pelabuhan Merak
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaKPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaPolri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Polri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca Selengkapnya