Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria meminta Kementerian Luar Negeri bertanggungjawab atas kasus surat suara Pileg tercoblos kepada salah satu caleg Partai NasDem di Malaysia. Sebab, menurutnya. proses pemungutan suara luar negeri adalah tanggungjawab Kementerian Luar Negeri.

"Sekarang terbukti dengan viralnya video tersebut dan sudah dinyatakan oleh KPU Bawaslu bahwa itu bukan hoaks dan itu betul sudah kita dengan diberbagai media online dan sebagai ini Kementerian Luar Negeri harus bertanggungjawab," kata Riza saat dihubungi merdeka.com, Jumat (12/4).

Riza juga meminta para duta besar untuk mengingatkan KBRI berlaku adil dan netral dalam pelaksanaan Pemilu. Serta menjunjung tinggi asa demokratis dan independensi.

"Jadi kita minta menteri luar negeri segera mengambil langkah untuk mengingatkan seluruh dubes dan jajaran KBRI untuk bisa menjaga pemilu ini berlangsung dengan luber jurdil demokratis dan berkualitas," ungkapnya.

Selain itu, dia mendorong KPU, Bawaslu dan Kepolisian untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan baik. Sebab, diduga dalang di balik pencoblosan tersebut adalah orang yang memiliki pengaruh besar.

"Kami minta aparat Bawaslu Kepolisian menindaklanjuti. Tidak mungkin kejadian ini dilakukan oleh orang-orang kecil. Pasti orang-orang yang mempunyai kekuasaan kewenangan mempunyai pengaruh dan mempunyai dana yang besar," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya mengendus banyak dugaan kecurangan dari proses pemungutan suara di Malaysia.

Dia mengungkap, kecurigaan awal kasus surat suara tercoblos bermula saat Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) setempat menolak pengawasan pihak Bawaslu saat melaksanakan pencoblosan.

"Kami sudah meminta kepada KPU dan kepada PPLN agar (Pokja) pengawas pemilu luar negeri (di Malaysia) diikutkan dalam metode pemungutan suara yang memakai kotak suara keliling (KSK). Namun mereka menolak," kata Bagja saat dihubungi wartawan, Kamis (11/4).