DPR Minta DPRD DKI Bijaksana Sikapi Kritikan Kenaikan Anggaran Pendapatan

Sabtu, 5 Desember 2020 13:11 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
DPR Minta DPRD DKI Bijaksana Sikapi Kritikan Kenaikan Anggaran Pendapatan DPRD DKI Jakarta Sahkan Tata Tertib Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI. ©2020 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp8 miliar per anggota pada 2021 menuai kritikan. Politikus dan Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengimbau DPRD DKI harus arif dan bijaksana terkait kenaikan anggaran di tengah pandemi tersebut.

Berdasarkan sumber dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

"Tentu kita mengimbau kepada DPRD DKI arif dan bijaksana dalam menyikapi apa yang dikritisi oleh masyarakat apa yang disinyalir untuk anggaran DPRD DKI, pendapatan dan pemasukannya itu," ucapnya, Sabtu (5/12).

Menurutnya, aturan soal APBD ada dalam keputusan Mendagri dan Menteri Keuangan. Sehingga, DPRD daerah tidak bisa suka-suka menyusun anggaran.

"Setiap pendapatan ada surat dari Mendagri, dan juga Menteri Keuangan jadi tidak bisa sembarangan DPRD kabupaten/Kota untuk mengeluarkan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing anggota dewan," ucapnya.

Dia menambahkan, APBD harus mendapat persetujuan dari Mendagri. Menteri dalam negeri akan mengevaluasi apabila ada anggaran yang tidak sesuai dan ditetapkan aturan yang berlaku.

"Jadi APBD secara umum termasuk juga anggaran sekretariat kalau ini udah di ekspos oleh berbagai media tentu kita harapkan kepada pemerintah pusat untuk melakukan kajian yang di ekspos di media tentang anggaran yang meningkat," pungkas mantan anggota DPRD Sumbar ini. [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini