DPR: Kasus Pemberhentian Komisioner Evi Ginting Jadi Masukan dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 18 Mei 2020 18:55 Reporter : Wilfridus Setu Embu
DPR: Kasus Pemberhentian Komisioner Evi Ginting Jadi Masukan dalam Revisi UU Pemilu Komisioner KPU Evi Novida Ginting. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Ginting merupakan suatu masukan bagi pihaknya dalam membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Terutama terkait keberadaan tiga lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.

"Memang saya kira memang harus kita cermati kasus Evi ini mungkin menjadi entry point kita untuk kemudian nanti di dalam merevisi UU Pemilu terutama tentang penyelenggara ini menjadi sesuatu yang menarik dan harus sungguh-sungguh kita carikan sistem atau konten penyelenggaraan yang betul-betul ideal," kata dia, dalam diskusi daring, Senin (18/5).

Dalam pandangan dia, saat ini tiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut memiliki wewenang yang besar. Kadang terjadi overlapping kewenangan satu institusi terhadap yang lain. "Karena kalau menurut saya dengan keberadaan tiga institusi penyelenggara yang tidak masing-masing punya wewenang yang cukup besar kadang-kadang bisa overlapping satu sama lain," ujar dia.

Hal ini, lanjut Doli kemudian mengurangi kesolidan hubungan antara tiga lembaga tersebut. Ujung-ujungnya konsentrasi dan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga menjadi terganggu.

"Terlebih lagi misalnya putusan DKPP itu final and binding. Itu sama dengan putusan MA. Lembaga negara yang tidak bisa diganggu gugat," jelas dia.

Baca Selanjutnya: Menurut dia patut diakui bahwa...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini