Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani enggan menyatakan sikap terkait usulan PBNU bahwa presiden dipilih lagi oleh MPR. Dia mengatakan, terkait sistem pemilihan presiden sampai kepala daerah masih dikaji oleh komisi pemerintahan DPR.

"Itu akan dibahas di komisi II. Wacana tersebut kan masih menjadi satu wacana, yang harus kita lihat itu kajiannya. Apakah kita kembali ke belakang mundur, apakah itu akan ada manfaat dan faedahnya ke depan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Puan menilai selama penyelenggaraan pemilu langsung sudah berjalan dengan baik. Namun dia mengakui ada beberapa kasus yang dalam penyelenggaraan tidak berjalan baik dan lancar.

"Tapi kan kita sudah melakukan pemilu langsung ini berkali kali, dan kita sudah apa namanya berjalan dengan baik dan lancar. Walau ada case by case yg tidak sesuai harapan kita itu bukan berarti pemilu tidak berjalan baik dan lancar," ujarnya.

Serahkan Pembahasan ke Komisi II

Puan enggan menyatakan sikap karena belum ada keputusan resmi dari DPR. Dia menyerahkan pembahasan di Komisi II.

"Ini masalahnya bukan menurut saya, ini akan jadi satu keputusan lembaga, saya ga bisa mengatakan pendapat saya. Ini masih proses pembahasan di komisi II," kata Puan.

Usulan PBNU Soal Pilpres

Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).