DPR Gelar Rapat Paripurna Sahkan RUU Prioritas dalam Prolegnas 2020

Rabu, 22 Januari 2020 09:48 Reporter : Merdeka
DPR Gelar Rapat Paripurna Sahkan RUU Prioritas dalam Prolegnas 2020 Rapat Paripurna DPR. ©2019 Merdeka.com/Sania Mashabi

Merdeka.com - DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke 8 masa Persidangan II tahun sidang 2019–2020. Rencananya rapat akan digelar siang ini pukul 13.00 WIB. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan agenda rapat paripurna salah satunya mengesahkan RUU prioritas.

"Salah satu agenda yang dibahas adalah meminta persetujuan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU prioritas yang masuk Prolegnas 2020," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (22/1).

Terdapat judul 55 RUU, 4 RUU carry over yang ditetapkan oleh DPR–DPD dan pemerintah. "Serta 3 RUU Kumulatif terbuka yang akan dimintakan persetujuan rapat Paripurna," ujarnya.

Termasuk dalam RUU baru yang akan dibahas adalah 3 RUU Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan dan RUU tentang Ibu Kota Negara. Namun, Puan menyebut DPR belum menerima draf RUU Omnibus Law dari pemerintah.

"Sampai sekarang DPR belum menerima satu pun draf RUU Omnibus Law inisiatif dari pemerintah. Karena itu, DPR tidak bertanggungjawab dan tidak menanggapi draf RUU Omnibus (Cipta Lapangan Kerja) yang beredar di publik di mana sumbernya tidak jelas," tegas dia.

1 dari 1 halaman

Puan menyatakan DPR akan membahas RUU sesuai mekanisme yang ada. Bahwa RUU Omnibus Law masuk dalam daftar prioritas pembahasan, maka akan menjadi fokus kerja Badan Legislasi.

"DPR akan menerima masukan dari semua kelompok masyarakat sehingga pembahasan RUU Omnibus akan berlangsung secara komprehensif," tambahnya.

Selain itu, Rapat Paripurna juga mengagendakan pengesahan sekaligus pengambilan sumpah anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW). [ray]

Baca juga:
Komisi I DPR Dorong Kerja Sama Strategis Indonesia dan Norwegia
Iuran BPJS Tetap Naik, Anggota Komisi IX Nilai Pemerintah Tidak Pro Rakyat Kecil
Ketua DPR: Jangan Terpengaruh Draf Omnibus Law Abal-Abal
Komisi III Bakal Tolak Calon Hakim Agung Tak Layak
KPK Tunggu Kepatuhan Wantimpres, Anggota DPR dan Pimpinan MPR Lapor LHKPN

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini