DPR gelar rapat gabungan bahas pembukaan kantor OPM di Oxford
Merdeka.com - Pembukaan kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford Inggris, direspon serius Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan urusan luar negeri. Hari ini, para wakil rakyat tersebut menggelar rapat tertutup gabungan dengan mitra kerjanya di pemerintah.
"Jadi kita memang akan berbicara lebih pada tataran penyelesaian, tidak pada tataran kasus-per kasus. Kalaupun kita harus masuk ke situ, nanti bagian dari pendalaman saja," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/5).
Komisi I DPR sudah dua tahun memberikan perhatian khusus, memantau perkembangan politik regional Papua. Pada kurun waktu tersebut, Mahfudz mengatakan pembangunan di Papua menunjukkan progres signifikan.
"Kita menginginkan Papua tetap bagian dari NKRI , yang secara politik stabil," terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Isu Papua lepas dari NKRI diakui Mahfudz tidak hanya panas di dalam negeri. Isu itu sudah menjadi perbincangan hangat di luar negeri, termasuk NGO (non government organization) dan forum multilateral lain.
Mitra Komisi I DPR yang ikut rapat adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiyantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala BIN Marciano Norman, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia Hamzah Thayeb, serta Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaNaik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud Dapat Laporan Tindakan Aparat yang Berlebihan: Perintah Presiden dan UU Harus Netral
Mahfud mengingatkan, TNI, Polri dan ASN harus betul-betul netral dari politik sesuai perintah undang-undang.
Baca SelengkapnyaMahfud Ungkap Mekanisme Pemilihan Menteri dengan Partai Politik jika Menang Pilpres
Hal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca SelengkapnyaSebut Situasi Papua Aman, Kapolda dan Pangdam Berharap Perayaan Natal & Tahun Baru Lancar dan Damai
Seperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaPPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca SelengkapnyaRekapitulasi KPU: Kantongi 638,616 Suara, Prabowo-Gibran Menang di Papua Tengah
Pasangan Ganjar-Mahfud meraih suara terbanyak kedua diikuti Anies-Muhaimin.
Baca Selengkapnya