Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan DPD RI. Rapat membahas evaluasi program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020.

Rapat terbuka untuk umum dan dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas. Rapat dihadiri beberapa anggota DPR secara langsung dan virtual.

"Hari ini bisa raker dengan Kumham beserta DPD RI dalam rangka melakukan evaluasi prolegnas," kata Ketua Baleg Supratman Andi Atgas saat rapat, Kamis (2/7).

Sementara, Menkum HAM Yasonna menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota baleg yang tetap melakukan pembahasan dan evaluasi prolegnas prioritas tahun 2020. Meski, saat ini dihadapkan pada keadaan pandemi Covid-19 yang diharapkan segera berlalu.

"Semoga keputusan-keputusan yang dicapai akan memberikan kemanfaatan bagi rakyat dan negara Indonesia yang kita cintai," ucapnya.

Sebelumnya, Baleg DPR telah menggelar rapat evaluasi Prolegnas prioritas 2020. Sejumlah RUU diminta untuk ditarik dari prioritas 2020. Salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Perlu diketahui pada pertengahan Januari 2020, DPR bersama pemerintah telah menyepakati daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Ada 50 Rancangan Undang-undang (RUU) dalam prolegnas prioritas 2020, di antaranya RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla), RUU PKS, dan Empat omnibus law itu yakni RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, serta RUU Ibu Kota Negara.