Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR menunda rapat paripurna yang rencananya digelar hari ini. Melaksanakan rapat paripurna di tengah pandemi Covid-19 dinilai mengamputasi aspirasi masyarakat.

Apalagi sejumlah RUU krusial yang menyangkut masyarakat luas akan dibahas dalam rapat paripurna ini yakni RUU Mahkamah Konstitusi, RUU ASN, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.

"Di tengah status darurat kesehatan seperti saat ini (menggelar rapat paripurna) merupakan sebuah tindakan yang tidak patut, mengamputasi aspirasi masyarakat dan tindakan elitis yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas," kata Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4).

Ardi juga menyayangkan sikap DPR yang mengabaikan status darurat kesehatan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin, Rabu (1/4). Padahal status darurat kesehatan tidak hanya berlaku bagi masyarakat tapi juga anggota dewan.

"Status ini berlaku bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali bagi seluruh anggota DPR 2019-2024. Sayangnya, meski saat ini Indonesia sedang mengalami status darurat kesehatan, DPR masih saja akan mengambil keputusan penting yang berimplikasi banyak terhadap kepentingan umum dalam sidang paripurna," ujarnya.

Bila DPR tetap melanjutkan rapat paripurna hari ini, Ardi mendesak para wakil rakyat itu memperhatikan protokol kesehatan dampak virus corona dalam kegiatan berkumpul dan bersosialisi di ruang publik.

Anggota DPR juga harus memastikan metode pembahasan (legislasi, pengawasan dan penganggaran) dengan skema jarak jauh tetap melibatkan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas.

DPR juga harus membahas poin-poin yang relevan saja dengan kondisi tanggap darurat saat ini. Seperti pembahasan Perppu No.1 Tahun 2020 dan Pembahasan RUU Perubahan APBN.

"Menghentikan pembahasan dan pengesahan semua RUU kontroversial, seperti RUU Mahkamah Konstitusi, RUU ASN, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Cipta Kerja," tegas Ardi.