Merdeka > News

DPR: Cak Imin Usul Hapus Jabatan Gubernur, Tapi PKB Setuju 4 DOB Papua

Senin, 6 Februari 2023 18:09 Reporter : Alma Fikhasari
DPR: Cak Imin Usul Hapus Jabatan Gubernur, Tapi PKB Setuju 4 DOB Papua Cak Imin. ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia merasa heran dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengusulkan agar menghapus jabatan gubernur. Sebab, pada pembahasan pembentukan 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, Fraksi PKB di komisi II setuju untuk proses Pemilu 2024 terus berlangsung.

“Kita juga sama-sama tahu dalam setahun ini kita sudah membentuk empat provinsi. Artinya sudah ada kesepakatan antara kita semua termasuk bapak-bapak yang menyebut-nyebut tadi itu pak Muhaimin kan baik secara pribadi maupun institusi partai politiknya menyetujui,” kata Doli, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

“Kalau misalnya kemarin enggak setuju, kenapa kemarin setuju bentuk empat provinsi gitu. Ya sekarang sudah terbentuk empat provinsi tiba-tiba mau dihapuskan jabatan gubernurnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, dia menilai jika seluruh pihak setuju jabatan gubernur dihapuskan tentu hal ini tidaklah mudah. Karena, perlu kajian mendalam dan harus melakukan revisi aturannya yang mana merubah amandemen Undang-undang Dasar 1945.

"Ya perubahan itu kalau pun kita setuju dengan perubahan, ya saya kira tidak mudah. Pertama, kita harus melakukan kajian yang cukup mendalam, apa yang alasan atau urgensi yang saya katakan tadi perlu menghilangkan jabatan itu," ujar Doli.

2 dari 2 halaman

"Kajian itu bisa dilakukan kalau kita sepakat merevisi aturanya. Nah posisi jabatan gubernur itu bukan hanya diatur UU tapi diatur dalam UUD 1945, jadi kalaupun itu mau dihilangkan, ya saya kita itu juga jadi harus ada amandemen UUD 45," tambahnya.

Doli mengaku, jika pihaknya tengah mencari tahu alasan di balik munculnya berbagai macam agenda atau rencana ditengah tahapan pemilu 2024 berlangsung.

"Ini yang saya katakan tadi yang mau saya cari tau apakah ini semua ya kan apa namanya agenda-agenda yang disampaikan rencana-rencana atau wacana-wacana yang munculkan itu untuk mendorong terjadinya amandemen UUD 1945 ini yang saya mau cari tahu," imbuh Doli.

Baca juga:
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Komisi II DPR: Harus Amandemen UUD 1945
Cak Imin Lapor Gerindra Sebelum Bertemu Airlangga Hartarto
Cak Imin Bertemu Airlangga Pekan Ini, PKB Ungkap Bahas Persilangan Koalisi
Cak Imin Minta Deklarasi Capres-Cawapres Sebelum Puasa, Ini Respons Prabowo
Cak Imin Usul Gubernur Dihapus: Contohnya Pilgub DKI, Sampai Sekarang Masih Berantem

Wakil Ketua Komisi II Jelaskan Alasan Usulan Pilgub Dihapus dan Dipilih DPRD
Wakil Ketua Komisi II Jelaskan Alasan Usulan Pilgub Dihapus dan Dipilih DPRD
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Anggota Komisi II Ingatkan Otonomi Daerah
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Anggota Komisi II Ingatkan Otonomi Daerah
DPR Khawatir Banyak PNS Kesulitan Bayar Kredit Bisa Picu Korupsi
DPR Khawatir Banyak PNS Kesulitan Bayar Kredit Bisa Picu Korupsi
Perangkat Desa Minta Kepastian Status dan Gaji, Ini Respons DPR
Perangkat Desa Minta Kepastian Status dan Gaji, Ini Respons DPR
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Komisi II DPR
  3. DPR
  4. Cak Imin
  5. Viral Hari Ini
  6. DOB Papua
  7. PKB
  8. Muhaimin Iskandar
  9. Daerah Otonomi Baru Papua
  10. Jakarta
  11. Abdul Muhaimin Iskandar
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Kronologi Kasus Ekspor Emas Senilai Rp189 Triliun yang Bikin Bea Cukai Kalah Kasasi
image

Simak Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Untuk Lebaran dari Bank Indonesia
image

Duduk Perkara Perbedaan Data PPATK dan Kemenkeu soal Transaksi Janggal Rp349 Triliun
image

Catat Daftar Mudik Gratis Lebaran 2023, Ini Cara dan Syaratnya

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi