DPR Bentuk Tim Pengawas untuk Awasi Penggunaan Anggaran Virus Corona Rp405 T

Jumat, 10 April 2020 16:47 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
DPR Bentuk Tim Pengawas untuk Awasi Penggunaan Anggaran Virus Corona Rp405 T Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan DPR telah membentuk dua tim terkait dengan pandemi Covid-19. Yaitu Tim Satgas Lawan Covid-19 dan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19.

"Tim Pengawas DPR RI yang dibentuk secara kelembagaan adalah tim yang menjalankan fungsi konstitusional DPR RI di bidang pengawasan dalam mengawasi kerja-kerja pemerintah terkait dengan penanggulangan wabah COVID-19," kata Arsul dalam keterangannya dilansir Antara, Jumat (10/4).

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kata dia, tim tersebut juga mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan Pemerintah, antara lain yang dialokasikan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Singkatnya tim tersebut adalah representasi DPR dalam kerja pengawasan terhadap pemerintah yang sedang bekerja menanggulangi wabah Covid-19," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Sekjen DPP PPP itu menyebutkan Tim Satgas Lawan COVID-19 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan wujud partisipasi para anggota DPR sebagai bagian dari masyarakat sipil.

Menurut dia, anggota DPR sebagai bagian dari masyarakat sipil ingin berpartisipasi dalam kerja konkret bersama berbagai elemen masyarakat sipil lainnya ikut menanggulangi pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, tim satgas tidak menggunakan anggaran DPR, tetapi sejumlah anggota DPR berinisiatif menyumbang berbagai alat dan perlengkapan, seperti rapid test kits COVID-19 dan alat pelindung diri (APD)," katanya.

Arsul yang menjadi Pengawas Tim Satgas Lawan Covid-19 itu menilai tim satgas tersebut juga akan menjadi tempat untuk mengatasi masalah bottleneck, yakni terjadi sumbatan komunikasi terkait dengan distribusi APD yang dialami pemerintah daerah, rumah-rumah sakit, dan tenaga medis di daerah.

Menurut dia, cara yang dilakukan tim satgas adalah membuka web dan sarana komunikasi virtual. Semua masalah yang disampaikan akan langsung dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait di Pusat dengan cepat.

Dengan keberadaan dua tim tersebut, anggota DPR menjalankan fungsi pengawasannya sekaligus bisa berperan konkret dalam gerakan penanggulangan wabah Covid-19. [ray]

Baca juga:
Pasal 27 Perppu Corona Seperti di Perppu JPSK Era SBY yang Ditolak DPR
PAN Dukung Pasal Soal Pejabat Tak Bisa Dipidana Kelola Rp405 T untuk Corona Digugat
Gugat Perppu Corona, MAKI Nilai Pasal Pejabat Tak Bisa Dipidana Langgar UUD
Perppu Corona Bikin Gelisah
Perrpu Corona: Bank Indonesia Boleh Beli Surat Utang Negara

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini