DPR Bentuk Panja Jiwasraya, Ma'ruf Sebut Pemerintah Tak Ikut Campur
Merdeka.com - DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengungkap skandal PT Jiwasraya. Sejumlah pihak menilai DPR lebih efektif membuat Panitia Khusus (Pansus) ketimbang Panja.
Menanggapi itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, hal tersebut adalah kewenangan DPR. Pemerintah tidak mau mencampuri urusan wakil rakyat.
"Itu kan kewenangan DPR, jadi pemerintah tidak akan masuk ke wilayahnya DPR. Kita biarkan nanti DPR melakukannya seperti apa. Saya tidak melihat bahwa itu satu kelemahan, tetapi itu alternatif DPR untuk membentuk Panja. Kita ikuti saja nanti apa yang dilakukan DPR," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).
Menurutnya, DPR punya pertimbangan sendiri bahwa pembentukan Panja sudah cukup. Ma'ruf tidak ingin pemerintah masuk wilayah DPR.
"Saya kira kalau DPR itu hanya membentuk Panja, berarti DPR menilai bahwa itu cukup," ucapnya.
Percayakan kepada Kejagung
Ma'ruf menambahkan, dalam kasus Jiwasraya, sikap pemerintah sudah mempercayakan kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut secara tuntas. Dia menyebut, Kejagung juga sudah mentersangkakan beberapa orang.
"Pemerintah meminta itu untuk diselesaikan dengan tuntas. Jadi sudah, semangatnya sudah cukup dan Kejaksaan Agung sudah melaksanakan dengan baik," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaDukung Wapres Ma'ruf Amin, Ganjar Setuju Menteri hingga Wali Kota Maju Pilpres 2024 Harus Mundur
Ganjar setuju Capres dan Cawapres harus mundur dari jabatannya di pemerintahan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan
Pemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaPesan Ganjar ke Relawan: 14 Februari Arahkan Masyarakat Dukung Kita
Ganjar ingin masyarakat menelisik lebih dalam program ditawarkan masing-masing paslon dengan menonton debat capres-cawapres digelar KPU.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya