DPR Bahas Wacana Pelarangan Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada Setelah Reses

Rabu, 31 Juli 2019 16:18 Reporter : Sania Mashabi
DPR Bahas Wacana Pelarangan Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada Setelah Reses Mardani Ali Sera. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera setuju dengan ide pelarangan eks narapidana korupsi ikut Pilkada 2020. Kata dia, wacana pelarangan tersebut akan segera dibahas dalam rapat Komisi II setelah massa reses 15 Agustus 2019.

"Ide pelarangan sejak awal saya setuju. Hak publik harus didahulukan dibanding hak pribadi," kata Mardani pada wartawan, Rabu (31/7).

Menurutnya korupsi mencederai perasaan rakyat. Karena itu Mardani mendukung eks narapidana korupsi dilarang maju dalam Pilkada 2020.

"Pilihan kebijakan melarang narapidana maju di Pilkada melindungi kepentingan publik. Komisi II akan membahasnya pasca reses," ungkapnya.

Dia pun menegaskan partainya tidak mencalonkan kepala daerah yang memiliki latar belakang korupsi. "PKS Insyaallah dari awal firmed dukung menolak calon Kepala Daerah mantan napi koruptor," ucapnya.

Sebelumnya, KPU membuka wacana untuk melarang eks koruptor mencalonkan sebagai kepala daerah di Pilkada serentak. Menurut komisioner KPU Hasyim Asy'ari, UU Pilkada harus direvisi. Wacana pelarangan itu mencuat setelah Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang berkasus dua kali di KPK. [eko]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini