DPP PDIP Warning Kader, Bicara Soal Pilpres Harus Sesuai Aturan Partai
Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun meminta seluruh kader partai untuk menjunjung tinggi aturan yang ada di PDIP. Sehingga tidak ada lagi pro kontra yang timbul.
"Memberi warning kepada seluruh kader dari Sabang sampai Merauke untuk berbicara di atas koridor peraturan perundang-undangan, terutama aturan partai harus ditegakkan. Supaya tidak ada atau membangun pro-kontra terhadap kader sendiri-sendiri," kata dia, di Kompleks Parlemen, Kamis (17/6).
Ikuti berita Pilpres di Liputan6.com
"Mulai dari sekarang, saya sudah kasih warning bicara sesuai aturan organisasi. Tidak boleh orang per orang bicara atas nama partai," imbuh dia.
Dia mengatakan, pembicaraan terkait kader yang bakal diusung PDIP di Pilpres 2024 merupakan bagian dari dinamika partai. Keputusan resmi terkait itu, tegas dia, merupakan wewenang penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sekarang mungkin masih pendapat orang per orang. Kita belum masuk keputusan institusi. Seperti saya ulang-ulang ngomong di media, PDIP itu ada punya institusi Ketum yang diberikan kewenangan khusus. Hak prerogatif bahasa kerennya," ungkapnya.
Wewenang yang dimiliki Megawati, tegas dia, merupakan keputusan Kongres. Untuk mengambil keputusan penting dan strategis. "Berdasarkan putusan Kongres, memberikan kewenangan ke Ketum untuk memutuskan hal-hal yang bersifat penting dan strategis untuk kepentingan bangsa dan bernegara," ungkap dia.
Keputusan terkait calon presiden maupun wakil presiden yang bakal diusung PDIP, lanjut dia, merupakan keputusan strategis dan penting. Karenanya, masuk dalam kewenangan Megawati.
"Oleh karena itu, saya kira keputusan terakhir Ketum. Jadi teman-teman berbeda pendapat itu biasa lah. Namanya juga partai demokrasi kan," lanjut dia.
Dia kembali menegaskan, bahwa hingga kini belum ada keputusan terkait siapa jagoan partai berlambang banteng moncong putih itu. Lagipula, perhelatan Pilpres masih tiga tahun lagi. "Belum (diputuskan). Ini masih tiga tahun lagi, apa yang mau diputuskan? Segala perubahan tiap hari bisa terjadi," tandas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaTidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPeluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait
Hasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.
Baca SelengkapnyaPDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSejumlah Pengurus Dikabarkan Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata PPP dan TKN
Sejumlah kader PPP dikabarkan bakal mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca Selengkapnya