DPP Golkar disebut akan gelar pleno bahas desakan Munaslub dari DPD I
Merdeka.com - Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan DPP akan menggelar rapat pleno untuk membahas desakan Munaslub dari mayoritas pimpinan DPD I. Usai melakukan pertemuan di kediaman Airlangga Hartarto, mayoritas DPD I Golkar disebut ingin digelarnya Munaslub dalam waktu dekat.
"Nanti di hari Senin kita rapat pleno," kata Yorrys saat dihubungi, Kamis (30/11).
Syarat digelarnya Munaslub yakni harus disetujui oleh dua pertiga DPD I Golkar dari total 34 pengurus DPD I Golkar tingkat provinsi. Untuk itu, sesuai mekanisme, DPP harus membahas sikap DPD-DPD I terkait Munaslub itu.
"Kan mekanismenya gitu setelah ada persetujuan makanya DPP sebagai penyelenggara melakukan pleno," terangnya.
Yorrys menegaskan, desakan Munaslub tidak perlu menunggu putusan praperadilan Setya Novanto atas kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebab, kasus korupsi yang menjerat Setnov merupakan tanggung jawab pribadi bukan Golkar.
"Enggak ada urusan sama itu. Itu kan masalah pribadi dia bukan masalah Golkar. Ini juga menepis berbagai macam isu orang-orang yang mengatakan sudah mendapat dukungan dari Jokowi, Idrus Agung Laksono yang sok-sok ngerti," ungkapnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Saingi Suara PDIP di Pileg, Golkar Bakal Rebut Kursi Ketua DPR?
Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca SelengkapnyaKPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati
Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca SelengkapnyaRespons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaMengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar
Sanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.
Baca SelengkapnyaGolkar Tak Masalah Partai Gabung ke Prabowo Bertambah: Makin Banyak Makin Solid
Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran diusung Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB dan PSI di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya